DONYAPOST, Jakarta — Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) secara tegas menyuarakan sejumlah aspirasi strategis Aceh dalam pertemuan dengan Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Jumat (4/7/2025) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Mualem didampingi Plt Sekda Aceh M. Nasir dan Ketua DPRA Zulfadli. Pada kesempata itu, Gubernur Aceh disambut langsung Ketua Fraksi Gerindra Budisatrio Djiwandono dan anggota DPR RI asal Aceh TA Khalid.
“Kami hadir untuk menyuarakan suara Aceh di pusat, dan kami percaya Gerindra akan menjadi mitra penting dalam perjuangan ini,” kata Mualem mengawali.
Salah satu poin utama yang dibawa Mualem adalah permintaan dukungan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ia menilai, sejumlah butir dalam UUPA masih belum sepenuhnya diimplementasikan, sementara situasi Aceh menuntut penyempurnaan hukum yang lebih tegas dan berkeadilan.
“Terlalu banyak pasal dalam UUPA yang belum menyentuh kenyataan. Revisi ini bukan soal politik semata, tapi soal keadilan dan keberlanjutan perdamaian,” ujarnya.
Terkait Dana Otonomi Khusus, Mualem kembali menegaskan agar besaran dana ditingkatkan menjadi 2,5 persen dari DAU nasional dan dibuat permanen, tidak dibatasi waktu seperti ketentuan sebelumnya.
“Dana Otsus ini adalah kompensasi sejarah. Jangan jadikan hak ini sebagai beban, tapi sebagai jalan keluar dari ketimpangan yang diwariskan konflik,” tegasnya.
Hal penting lain yang disampaikan Mualem adalah soal pengelolaan Blang Padang, Banda Aceh. Ia meminta dukungan agar lapangan tersebut dikembalikan kepada Masjid Raya Baiturrahman sesuai dengan fungsi awalnya sebagai tanah wakaf.
“Blang Padang bukan sekadar ruang terbuka. Ia adalah simbol sejarah, tempat rakyat dan ulama berkumpul. Ini amanah Sultan kepada umatnya. Jangan biarkan terlupakan,” tegas Mualem dengan nada bergetar.
Ia juga mengusulkan agar aset negara yang berada di kawasan KEK Arun Lhokseumawe, khususnya yang dikelola oleh LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), dapat dihibahkan kepada Pemerintah Aceh guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami siap kelola secara optimal untuk ekonomi rakyat. Tapi beri kami haknya. Ini bukan soal birokrasi, tapi soal masa depan Aceh,” katanya lugas.
Mualem mengakhiri pertemuan dengan harapan kuat agar Fraksi Gerindra dapat menjadi penyambung suara Aceh di Senayan.
“Gerindra dikenal lantang memperjuangkan keadilan. Kini saatnya Aceh bersuara bersama. Jangan biarkan perjuangan ini hanya terdengar di Aceh, tapi juga di pusat kekuasaan,” tutupnya. []
