DONYAPOST, Banda Aceh — Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem) memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh, Senin (23/6/2025), yang difokuskan pada percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 serta proses pengadaan barang dan jasa.
Rapat yang digelar di Gedung Serbaguna Setda Aceh ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Fadhlullah, Plt Sekda Aceh M. Nasir, para Asisten, Kepala SKPA, serta Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya tindak lanjut yang konkret dan terukur atas hasil rapim. Ia mengingatkan agar seluruh hambatan dalam pelaksanaan program segera dilaporkan kepada Sekda untuk penanganan cepat.
“Saya ingin tahu langsung jika ada program yang belum berjalan. Jangan tunggu-tunggu, segera komunikasikan ke Sekda agar bisa kita selesaikan,” tegas Mualem.
Ia juga mengingatkan bahwa koordinasi lintas SKPA menjadi kunci tercapainya target belanja, termasuk realisasi Dana Otsus, yang menurutnya sering terhambat akibat minimnya komunikasi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Fadhlullah menyoroti peran strategis Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam mempercepat proses tender. Ia mendorong ULP agar lebih proaktif berkoordinasi dengan dinas terkait.
“ULP tidak bisa pasif. Jika ada kekurangan dokumen atau kendala teknis, langsung koordinasi. Jangan tunggu dilempar-lempar,” ujarnya.
Plt Sekda Aceh, M. Nasir, menargetkan realisasi anggaran minimal 35 persen harus tercapai paling lambat 30 Juni 2025. Ia meminta seluruh proses lelang segera dituntaskan dan menegaskan pentingnya klik PSE (Paket Siap Eksekusi) tepat waktu.
“Tidak ada alasan lagi. Semua proses tender harus selesai sebelum akhir Juni,” ujar Sekda.
Ia juga meminta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk mengoordinasikan percepatan lelang di semua SKPA. Meski tidak ada kendala besar, Sekda mengakui masih terdapat perlambatan teknis yang harus segera diatasi.
Nasir turut menekankan pentingnya mengantisipasi potensi sisa dana Otsus, mengingat kecenderungan keterlambatan realisasi pada semester pertama masih cukup tinggi.
“Kita tidak ingin dana Otsus kembali menjadi silpa. Semua harus bergerak cepat, tepat, dan tuntas,” tutup Sekda. []
