DONYAPOST, Banda Aceh – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mendapat sambutan hangat dari masyarakat Aceh saat tiba kembali dari Jakarta di Bandara Sultan Iskandar Muda, Rabu (18/6/2025).
Kedatangannya disambut secara adat Aceh dengan pengalungan kopiah meuketop oleh Teungku Abdul Aziz, Ketua MUNA Kota Banda Aceh, serta prosesi peusijuek sebagai bentuk doa dan restu.
Mualem didampingi sejumlah pejabat dan tokoh Aceh, di antaranya Bupati Aceh Barat Tarmizi, Wali Kota Subulussalam M. Rasyid Bancin, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat. Hadir pula mantan anggota DPRA Teungku Yunus dan Abi Lampisang, sebagai bentuk dukungan dan solidaritas masyarakat Aceh atas perjuangan yang telah ditempuh.
Dalam konferensi pers usai tiba di Aceh, Mualem menyampaikan kabar gembira terkait hasil pertemuannya dengan Mensesneg, Mendagri, dan Gubernur Sumatera Utara di Jakarta. Ia menegaskan bahwa status kepemilikan empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa kini telah diputuskan kembali kepada Aceh.
“Kemarin, dengan komitmen bersama Presiden dan juga Mendagri, telah diputuskan bahwa keempat pulau tersebut kembali kepada kita, kepada Aceh,” ungkap Mualem.
Ia menyebut keputusan ini sebagai hasil dari perjuangan panjang serta doa dan dukungan dari para ulama dan masyarakat Aceh.
“Alhamdulillah, apa yang kita perjuangkan selama ini sudah menjadi milik kita. Sudah ditandatangani, dan insyaAllah tidak ada lagi dakwa-dakwi. Pulau itu milik kita, milik Aceh,” tegasnya.
Gubernur Aceh juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjuangan tersebut, baik dari kalangan pemerintah, tokoh agama, hingga masyarakat umum.
“Terima kasih atas support dan dukungan untuk Pemerintah Aceh. Mudah-mudahan kita tetap aman dan damai,” ujarnya.
Terkait pemanfaatan pulau-pulau tersebut, Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan segera mengelola potensi sumber daya yang ada.
“Mulai dari migas, rumput laut, hingga kelapa—semua akan kita kelola untuk kepentingan rakyat Aceh,” ucapnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pengelolaan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Mualem menolak opsi tersebut.
“Tidak. Itu hak kita. Kita lihat ke depan. Yang jelas, sekarang banyak peminat, terutama dari Timur Tengah,” katanya sambil tersenyum.
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. Keempatnya berada di perairan Aceh Singkil dan sempat menjadi sengketa administratif antara Aceh dan Sumatera Utara akibat tumpang tindih peta wilayah.
Masalah ini sempat mencuat ke publik dan memicu kekhawatiran akan ketegangan antarwilayah, menyusul keputusan Kementerian Dalam Negeri yang sebelumnya mengalihkan status administrasi keempat pulau itu ke Provinsi Sumatera Utara. Padahal, sejak awal, Pemerintah Aceh telah menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut secara historis dan adat merupakan bagian dari Aceh, dengan berbagai bukti yang telah diajukan.
Setelah proses diplomasi dan mediasi intensif, Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.
“Keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen pemerintah adalah masuk wilayah administratif Provinsi Aceh,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6).
Langkah ini diapresiasi luas sebagai bentuk keadilan administratif dan penghormatan terhadap sejarah serta identitas wilayah. Mualem secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Menteri Dalam Negeri atas keputusan yang dianggap adil dan berpihak pada rakyat Aceh.
“Mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, baik Aceh maupun Sumatera Utara. Yang penting, pulau-pulau tersebut tetap dalam bingkai NKRI. Itu mimpi kita bersama. Semoga ke depan tak ada lagi persoalan. Aman dan damai antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Mualem.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden. Terima kasih semuanya. Semoga ke depan kita hidup rukun, aman, damai—bukan hanya di Aceh, tetapi juga di seluruh wilayah NKRI,” pungkasnya. []
