DONYAPOST, Sigli — Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, melakukan kunjungan resmi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIB Sigli, Kamis (12/5/2025). Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung kondisi fasilitas dan situasi warga binaan di dalam Lapas.
Kedatangan Wali Nanggroe disambut oleh Kepala Lapas, Yuliana, A.Md.IP., S.H., M.H., bersama jajaran petugas Lapas. Turut mendampingi dalam rombongan Wali Nanggroe antara lain Staf Khusus Wali Nanggroe M. Raviq, Katibul Wali, Tim MoU Prof. Dahlan, serta perwakilan Kemenkumham dan Pemerintah Aceh, termasuk Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Junaidi.
Kabag Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyampaikan bahwa dalam kunjungan tersebut, Wali Nanggroe berinteraksi langsung dengan para warga binaan serta mendengarkan penjelasan dari pihak Lapas mengenai kondisi aktual di dalam lembaga pemasyarakatan itu.
Kepala Lapas, Yuliana, menjelaskan bahwa saat ini Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama terkait kelebihan kapasitas dan keterbatasan fasilitas penunjang.
“Kami sangat bersyukur dan merasa terhormat atas kehadiran Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe. Ini merupakan kunjungan bersejarah bagi kami. Padahal seharusnya kami yang datang bersilaturahmi,” ujar Yuliana.
Menurutnya, salah satu permasalahan mendesak adalah keterbatasan daya listrik yang kerap mengalami fluktuasi dan berisiko bagi keselamatan penghuni. Selain itu, kondisi kamar hunian yang dirancang untuk tujuh orang kini harus menampung sepuluh hingga sebelas orang.
Saat ini, Lapas Perempuan Sigli memiliki kapasitas hunian sebanyak 72 orang, namun dihuni oleh 155 warga binaan—terdiri dari 9 orang tahanan dan 146 narapidana—serta 6 bayi yang turut mendampingi ibunya. Fasilitas hunian yang hanya terdiri dari satu blok dengan 18 kamar tentu tidak mencukupi, sehingga menimbulkan tekanan terhadap kenyamanan dan kelayakan tempat tinggal.
“Kami berharap Wali Nanggroe dapat menjadi penyambung lidah kami kepada pemerintah, agar ada perhatian dan langkah konkret yang diberikan,” harap Yuliana.
Menanggapi laporan tersebut, Wali Nanggroe menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti masukan dari pihak Lapas, dan mendorong pemerintah daerah maupun pusat untuk memberi perhatian serius.
“Banyak hal yang disampaikan Ibu Yuliana yang patut menjadi perhatian bersama. Saya siap membantu, dan meminta agar data-data kebutuhan disampaikan segera. Pemerintah memang harus hadir dan peduli terhadap kondisi seperti ini,” tegas Tgk. Malik Mahmud.
Kunjungan ini menjadi bentuk perhatian simbolik sekaligus langkah awal advokasi terhadap kondisi pemasyarakatan perempuan di Aceh, serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan di wilayah hukum Aceh.[]
