DONYAPOST, Banda Aceh – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam menyukseskan program nasional Koperasi Desa Merah Putih.
Komitmen itu ia sampaikan saat menghadiri peluncuran dan dialog percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) serta pembentukan koperasi desa, yang digelar di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/5/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh dua wakil menteri, yakni Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono, dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, serta ribuan kepala desa dan tuha peut dari seluruh Aceh.
“Program Koperasi Merah Putih adalah langkah penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Kami sangat menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam merealisasikan program ini di Aceh,” ujar Mualem, sapaan akrab Gubernur Aceh.
Mualem menyebutkan, Pemerintah Aceh menargetkan pembentukan koperasi di seluruh 6.497 gampong yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Ia menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi karena koperasi dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi kolektif berbasis potensi lokal.
“Kami mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menggali kekuatan sektor unggulan desa, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Koperasi bisa menjadi instrumen utama mewujudkan kemandirian desa,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, komitmen pusat diperlukan tidak hanya dalam pembentukan koperasi, tetapi juga dalam bentuk pendampingan regulasi, pelatihan, permodalan, dan penguatan kelembagaan koperasi di tingkat desa.
Koperasi Harus Naik Kelas
Dalam kesempatan yang sama, Wamenkop Ferry Juliantono menegaskan bahwa program ini merupakan agenda prioritas nasional yang didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan target 80 ribu koperasi desa terbentuk hingga akhir Juni. Rencananya, peluncuran nasional akan dilakukan Presiden pada 12 Juli mendatang.
“Koperasi hari ini harus naik kelas. Ia bisa punya bank, pabrik, klinik, bahkan mengelola kebun sawit atau eks sumur minyak. Model bisnisnya kami siapkan lengkap, mulai dari kantor, toko sembako, simpan pinjam, gudang, hingga truk distribusi,” jelas Ferry.
Ia menyoroti panjangnya rantai distribusi yang merugikan petani dan konsumen. Karena itu, koperasi desa diharapkan dapat memangkas rantai distribusi, meningkatkan margin petani, dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pentingnya Musdesus sebagai pintu awal legalitas koperasi. Ia menyebut bahwa Presiden menaruh perhatian besar pada program ini sebagai bagian dari visi pemerataan ekonomi nasional.
“Di Aceh, baru sekitar 10 persen desa yang melaksanakan Musdesus. Tapi gerakan cepat mulai terlihat. Target kita, akhir Mei seluruh gampong telah melaksanakannya, dan koperasi resmi tercatat di Kemenkumham akhir Juni,” ungkap Bima.
Ia mengingatkan pentingnya pendampingan dan identifikasi potensi lokal agar koperasi yang terbentuk tidak hanya formalitas, melainkan benar-benar mampu menjadi pilar kesejahteraan masyarakat desa.
Acara peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Plt. Sekda Aceh, Ketua PKK Aceh, para bupati/wali kota, kepala SKPA dan biro Setda Aceh, serta para camat, keuchik, dan tokoh masyarakat.
Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi langkah penting dalam transformasi ekonomi desa di Aceh, yang selaras dengan cita-cita menuju Aceh Hebat dan Mandiri berbasis kekuatan lokal. []
