DONYAPOST, Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029, Kamis (15/5/2025) di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh.
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur, seperti kementerian/lembaga pusat, anggota DPR/DPD RI, Forkopimda Aceh, Ketua Komisi DPRA, Kepala SKPA, bupati/wali kota se-Aceh, kepala Bappeda, akademisi, perbankan, dunia usaha, LSM, hingga tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Fadhlullah memaparkan inisiatif strategis untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas melalui pembentukan enam task force (gugus tugas) berdaya gerak tinggi. Langkah ini, menurutnya, untuk menghindari pola kerja “business as usual”.
Enam task force tersebut meliputi: Task Force Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting, yang menyinergikan program bantuan sosial, voucher pangan bergizi di ribuan gampong, serta pemanfaatan BLU rumah sakit daerah. Task Force Penguatan Birokrasi dan Good Governance, dengan penerapan Aceh Digital Single Window guna mempercepat proses perizinan dan investasi.
Task Force Percepatan Investasi dan Industri, dengan fokus pada pengembangan FTZ Sabang, KEK Arun, serta layanan after-care bagi investor. Task Force Kemandirian Pangan, dengan rencana membentuk sentra produksi beras premium, bawang, hasil bumi lainnya, dan cold chain hasil laut. “Kami ingin Aceh menjadi Brebes-nya Sumatra,” ujar Fadhlullah.
Task Force Pariwisata Halal, yang menargetkan sertifikasi destinasi, pembukaan penerbangan carter, dan penyelenggaraan Aceh International Halal Festival. Task Force Kemandirian Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi, dengan strategi penguatan PAD digital dan penerapan skema asset recycling.
Fadhlullah menekankan pentingnya dukungan regulasi dan asistensi dari Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung KPBU lintas kabupaten, memperkuat BUMD, serta harmonisasi perda investasi.
Ia juga berharap agar pemerintah pusat menambah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh dalam RKP Nasional mendatang, dan meminta dukungan anggota DPR/DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat pusat.
“Pertumbuhan ekonomi Aceh masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Karena itu, kami kembali mengharapkan dukungan semua pihak agar revisi UUPA terkait perpanjangan dana Otsus dapat segera disahkan,” ujar Fadhlullah.
Sementara itu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, yang hadir secara virtual, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan daerah dan pusat. “Keberhasilan program bukan hanya di satu tingkatan, tapi menyeluruh,” ujarnya. []
