DONYAPOST, Banda Aceh – Langkah Pemerintah Kota Banda Aceh meluncurkan sistem QRIS Dinamis untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mendapat apresiasi dari Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab.
Peluncuran tersebut berlangsung di Aula Lantai IV Balai Kota Banda Aceh, Jumat (2/5/2025). Daniel menilai inovasi ini bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga solusi nyata dalam menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Inilah jawaban atas kebutuhan zaman. Dengan QRIS Dinamis, setiap pembayaran PBB tercatat secara elektronik dan langsung masuk ke kas daerah. Celah penyalahgunaan atau kebocoran bisa diminimalkan,” kata Daniel.
QRIS Dinamis memungkinkan warga membayar pajak cukup dengan memindai kode QR melalui aplikasi keuangan di ponsel. Cara ini dinilai jauh lebih efisien dibanding metode manual yang selama ini rawan masalah transparansi dan akurasi data.
Sebagai Wakil Ketua DPRK, Daniel melihat transformasi digital ini sebagai bentuk pelayanan publik yang lebih baik. Ia mengapresiasi langkah Wali Kota Banda Aceh dalam mendorong efektivitas administrasi dan tata kelola pendapatan yang modern dan akuntabel.
“Selama ini kalau kutip pajak dilakukan tunai, tamsilnya seperti ‘cok peng pasoe lam goni’. Belum tentu semuanya sampai ke tujuan. Sekarang, begitu dibayar, langsung tercatat dan masuk kas daerah. Ini luar biasa,” ujarnya.
Peluncuran QRIS Dinamis juga disertai penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada para petugas pemungut pajak gampong. Daniel menilai ini sebagai simbol sinergi antara teknologi, petugas lapangan, dan masyarakat.
“Pelayanan publik tidak boleh stagnan. Pemerintah harus terus berinovasi. QRIS Dinamis bukan hanya alat bayar, tapi juga cara mendekatkan pelayanan kepada rakyat,” kata Daniel, politisi Partai NasDem.
Bagi masyarakat, pembayaran pajak lewat QRIS memberi kemudahan: tak perlu antre di kantor, cukup dengan ponsel dari rumah atau tempat kerja. Di sisi lain, ini menjadi strategi memperkuat keuangan daerah yang lebih terukur dan transparan.
Daniel menyebut Banda Aceh punya potensi besar di sektor pajak daerah. Potensi itu hanya bisa digali maksimal bila dikelola dengan sistem modern. Ia menekankan pentingnya menjaga keuangan daerah agar pembangunan kota berjalan berkelanjutan.
“Kalau keuangan daerah sehat, pembangunan bisa terus jalan. Tapi kalau PAD bocor di tengah jalan, pembangunan bisa terhambat. QRIS ini salah satu cara menguncinya,” tegasnya.
Daniel juga menyoroti masalah ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi PAD yang selama ini terjadi, salah satunya karena sistem pembayaran yang masih konvensional dan rawan penyalahgunaan. QRIS Dinamis dinilai sebagai solusi menuju pengelolaan pajak yang lebih bersih dan efisien.
Meski begitu, ia tak menutup mata terhadap tantangan implementasi di tingkat gampong. Diperlukan sosialisasi intensif dan pendampingan agar sistem ini bisa berjalan optimal.
“Teknologi ini bagus, tapi tidak semua warga langsung paham. Pemerintah harus hadir, membimbing, jangan sampai inovasi ini tidak tersampaikan,” ujarnya.
Daniel juga mengajak seluruh unsur pemerintah, mulai dari perangkat gampong hingga dinas terkait, untuk menjadikan QRIS Dinamis sebagai gerakan bersama demi memperkuat pendapatan daerah.
Menurutnya, sistem ini sejalan dengan semangat transparansi, reformasi birokrasi, dan Gerakan Nasional Non-Tunai yang didorong oleh Bank Indonesia.
“Zaman sudah berubah. Kita tidak bisa lagi bertahan dengan pola lama. Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Kalau bisa transparan, kenapa harus gelap-gelapan? Pemerintah sudah mulai, sekarang masyarakat juga harus ikut,” kata Daniel.
Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan bahwa DPRK Banda Aceh akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada efisiensi dan transparansi anggaran.
“Inovasi yang meningkatkan kualitas pelayanan publik harus terus didorong dan diawasi agar dampaknya benar-benar terasa oleh masyarakat. Kalau rakyat senang, kami juga senang. Kita ingin Banda Aceh bukan hanya indah secara fisik, tapi juga sehat secara manajemen,” tutupnya.
