DONYAPOST, Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah, menegaskan pentingnya keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada Senin (28/4/2025).
Dalam rapat tersebut, Fadhullah menjelaskan empat isu krusial yang dibahas, yaitu Dana Transfer Daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan pengelolaan kepegawaian. “Kami telah menjelaskan secara rinci kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II mengenai isu-isu yang diminta,” ujar Fadullah.
Lebih lanjut, Fadhullah menegaskan bahwa Aceh sangat bergantung pada Dana Otsus untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, ia mendesak agar perubahan UUPA segera disahkan pada 2025 untuk memperpanjang masa berlaku Dana Otsus yang akan berakhir pada 2027.
Fadhullah juga menyampaikan perkembangan terkait kepegawaian di Aceh, khususnya terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebanyak 7.367 tenaga Non-ASN dari database BKN telah lulus PPPK Tahap 1, sementara 4.895 lainnya masih belum lulus.
Ia berharap DPR RI memberikan dukungan agar tenaga Non-ASN di Aceh dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu, dengan anggaran yang memadai.
“Para tenaga Non-ASN yang belum lulus akan mengikuti Seleksi PPPK Tahap II pada 2-4 Mei 2025,” jelas Fadhullah.
Dalam hal tindak lanjut, Fadullah menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh akan segera mensosialisasikan hasil rapat ke seluruh daerah. “Kami akan menindaklanjuti dan menyosialisasikan penerapan undang-undang tersebut di daerah-daerah,” tambahnya.
Fadhullah menekankan, dukungan DPR RI sangat penting untuk percepatan pembangunan di Aceh dan seluruh daerah Indonesia. “DPR RI memberikan solusi terbaik untuk seluruh daerah, termasuk Aceh,” tutupnya.
Selain membahas kebijakan, Fadhullah juga menyoroti capaian pemerintahan Aceh, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,36%, penurunan angka kemiskinan menjadi 12,64%, dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi 4,66%. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap Dana Otsus dan meningkatkan iklim investasi di Aceh.
