DONYAPOST, Banda Aceh — Bank Aceh Syariah (BAS) akhirnya angkat bicara terkait isu dualisme kepemimpinan yang beredar belakangan ini. Melalui siaran resmi, manajemen menegaskan bahwa operasional perusahaan berjalan normal dan solid, tanpa kekosongan atau tumpang tindih kepemimpinan.
Sekretaris Perusahaan Bank Aceh, Iskandar, menyatakan seluruh aktivitas bisnis dan layanan perbankan tetap berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing direktorat.
“Tidak benar ada dualisme. Semua unit kerja terkendali dan beroperasi sesuai struktur,” ujar Iskandar, Selasa (22/4/2025).
Meski begitu, ia mengakui terdapat kekosongan di beberapa posisi direktorat. Namun, menurutnya, proses pengajuan calon pengurus baru ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang berjalan dan akan dilengkapi sesuai ketentuan.
Kondisi ini juga mendapat sorotan dari OJK Aceh. Dalam pertemuan di Pendopo Gubernur pada 8 April 2025 lalu, Kepala OJK Aceh, Daddi Peryoga, meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebagai pemegang saham pengendali untuk segera mengajukan calon Direktur Utama definitif. Langkah ini dinilai mendesak untuk mengakhiri polemik soal plt dirut dan jabatan kosong lainnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Komisaris Utama Azwardi, Komisaris Independen M. Gaussyah, Plt Sekda M. Nasir Syamaun, Asisten II, serta Karo Ekonomi dan Karo Hukum Setda Aceh.
OJK menekankan bahwa penyelesaian struktur kepemimpinan ini penting demi memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG) sesuai POJK, dan memberi tenggat penyelesaian paling lambat Juni 2025.
Meski diterpa isu internal, kinerja Bank Aceh disebut tetap menunjukkan tren positif. Iskandar menyebut hingga akhir Triwulan I 2025, total aset Bank Aceh mencapai Rp 29,3 triliun (tumbuh 3,76%), pembiayaan Rp 20,6 triliun (naik 8,41%), DPK Rp 24,6 triliun (tumbuh 4,78%), dan laba bersih Rp 101,04 miliar (tumbuh 4,08%). Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) juga tercatat rendah.
“Kami tetap menjaga kepercayaan nasabah dan berkomitmen mendukung ekonomi Aceh,” katanya.
Bank Aceh juga menegaskan bahwa seluruh dana nasabah aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Layanan perbankan tetap berjalan seperti biasa tanpa gangguan.
Pertumbuhan keuangan ini, menurut Iskandar, turut berdampak pada naiknya dividen yang disalurkan ke Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota pemegang saham.
“Kami terus memperkuat layanan dan kontribusi bagi pembangunan di Aceh,” tutup Iskandar.
