DONYAPOST, Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menerima audensi perwakilan Organisasi masyarakat sipil (CSO), perwakilan komunitas disabilitas dan juga pegiat sosial se Kota Banda Aceh, di ruang rapat wali kota Senin (14/4/2025).
Pertemuan yang melibatkan 35 perwakilan CSO tersebut membahas isu-isu penting yang sedang berkembang dalam masyarakat, serta mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh untuk lebih inklusif dalam perencanaan pembangunan.
Ketua GERAK Aceh yang juga Koordinator CSO Askhalani menyampaikan terima kasih dan apresiasi Wali Kota Illiza yang sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk berdiskusi dalam pertemuan ini.
“Apresiasi kepada Wali Kota Illiza yang telah memberikan ruang diskusi kepada kami, karena selama ini peran dan keterlibatan kelompok masyarakat sipil telah lama tidak terakomodir dengan baik,” kata Askhalani
Wali Kota Illiza menyambut baik kedatangan komunitas masyarakat sipil ini. Ia menegaskan bahwa Pemko Banda Aceh akan berupaya mengakomodasi sejumlah saran dan masukan dalam kebijakan pembangunan Banda Aceh kedepan.
“Ini adalah salah satu kolaborasi penting, dimana peran CSO dalam mengawal tahapan pembangunan, nanti kita akan menggelar forum bersama, membahas terkait kolaborasi ini guna memastikan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan dapat terwujud di Banda Aceh” tutur Illiza.
Pemaparan oleh perwakilan Koalisi Keberagaman, yang disampaikan Destika Gilang Lestari. Ia menjelaskan, audiensi ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen CSO untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendorong kemajuan kota.
Destika juga menyampaikan, Koalisi Keberagaman akan menyerahkan kertas kebijakan rekomendasi Pembangunan Kota Banda Aceh Periode 2025–2030 kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagai masukan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
Beberapa poin penting juga disampaikan perwakilan Koalisi Keberagaman, perwakilan dari gerakan perempuan Wanti Maulidar dari PKBI menekankan pentingnya penyediaan layanan gratis untuk korban KDRT dan kekerasan seksual, seperti visum, pendampingan hukum, dan layanan pemulihan psikologis (rumah aman).
Ia juga mendorong lahirnya reusam gampong tentang perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir melalui pengelolaan hasil laut seperti tiram, kerang, ikan asin, dan keumamah. Selain itu, penting untuk memperkuat forum Musrenbang Perempuan di Banda Aceh.
Perwakilan dari orang muda Dwy Alfina dari KAMu DemRes mengusulkan pemberdayaan generasi muda melalui kebijakan mitigasi terhadap judi online dan rokok sejak dini, penyelenggaraan lomba game edukatif dan olahraga tradisional di tingkat gampong, serta pengembangan ruang ekspresi bagi content creator muda, disabilitas, dan minoritas.
Ia juga mendorong pelatihan konten kreator pemula, integrasi pendidikan seksualitas di sekolah diniyah, dan penguatan forum Musrenbang Pemuda di Banda Aceh.
Perwakilan dari Disabilitas Erlina Marlinda dari CYDC Aceh mengusulkan pemberian beasiswa afirmatif untuk penyandang disabilitas dan penerapan prinsip aksesibilitas di seluruh layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kota—termasuk pembangunan trotoar, toilet di lokasi wisata, rumah ibadah, pasar, sekolah, dan taman kota.
Ia juga mengusulkan peningkatan kapasitas aparatur gampong dalam penanganan bencana yang inklusif, serta pembentukan forum Disabilitas.
Perwakilan dari orang muda minoritas Kevin Leonardy mengusulkan pentingnya pelatihan aparatur gampong dalam penanganan bencana yang inklusif terhadap kelompok minoritas, serta transparansi data DTKS terintegrasi untuk kelompok disabilitas, lansia, dan minoritas. Ia juga mendorong terbentuknya forum Minoritas sebagai ruang kolaborasi yang setara.
Selain Gerak Aceh, hadir juga perwakilan Baznas Microfinance Aceh, YKPI, Mafindo, Forhati, MAHA, FKPAR, Flower Aceh, Balai Inong, Kawan Disabilitas, Lentera Habibi, Sekolah HAM Perempuan dab sejumlah CSO lainnya.
