DONYAPOST, Banda Aceh — Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, M. Zidan Al Hafidh, mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memaksimalkan pemanfaatan aset yang ada guna mengatasi kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit.
Menurutnya, pengelolaan aset yang baik dapat menjadi sumber pendapatan daerah tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pusat.
“Pemanfaatan aset yang optimal diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengatasi masalah defisit anggaran yang sedang dihadapi,” ujar Zidan, Kamis (27/2/2025) lalu.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyoroti beberapa aset Pemkot yang masih belum berfungsi maksimal, seperti lantai 4 Pasar Aceh dan bantaran Sungai Peunayong.
Padahal, jika dikelola dengan baik, aset-aset tersebut bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. “Sejumlah pihak menyatakan ada tantangan dalam mengelola lokasi-lokasi tersebut, seperti harga sewa yang dinilai terlalu tinggi dan fasilitas parkir yang belum memadai. Ini harus segera diatasi agar aset bisa lebih produktif,” tambahnya.
Zidan berharap dengan adanya wali kota definitif yang baru, kebijakan terkait aset-aset tersebut bisa segera diambil, termasuk penyesuaian harga sewa dan penataan zona parkir. Dengan begitu, UMKM di Banda Aceh dapat tumbuh dan berkontribusi dalam meningkatkan PAD kota.
Selain itu, ia juga menyoroti keberadaan Pasar Newton yang menurutnya tidak lagi layak difungsikan sebagai pasar. Ia mengusulkan agar lokasi tersebut segera dialihkan fungsinya dan dikelola oleh pihak ketiga agar tidak menjadi tempat yang terbengkalai dan berpotensi disalahgunakan.
“Pasar Newton perlu dituntaskan permasalahannya agar tidak lagi menjadi tempat maksiat atau area yang tidak terawat. Masih banyak aset lainnya yang bisa dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan kota,” tukas dia.
Menurut Zidan, optimalisasi aset ini harus menjadi visi bersama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Kolaborasi yang baik akan membantu Banda Aceh keluar dari permasalahan keuangan dan menjadikannya kota yang lebih mandiri secara ekonomi.
Sementara anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Iskandar Mahmud meminta penataan kembali seluruh aset Pemerintah Kota (Pemko), agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih maksimal.
Politisi Partai Golkar itu menilai, sebagian aset Pemko tak berjalan dengan baik di pihak ketiga dan mesti dilakukan evaluasi untuk memaksimal pendapatan kota dari PAD.
“Kita minta aset-aset yang sebagian tak terurus ini dilakukan penataan kembali dari tangan pihak ketiga, harus bisa menghasilkan PAD,” kata Iskandar di Gedung DPRK Banda Aceh. [dp]
