DONYAPOST, Banda Aceh — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli merasa kesal dan kecewa terhadap kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang hingga kini belum menyelesaikan masalah hutang.
Hal tersebut disampaikan Ramza saat menghadiri acara Musrenbang yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kecamatan Banda Raya, Selasa, (25/2/2025).
Dihadapan para keuchik, tokoh masyarakat, perwakilan seluruh OPD dan unsur Forkopincam, Ramza membeberkan kondisi keuangan pemko Banda Aceh yang saat ini sedang mengalami defisit anggaran, karena masih terutang dengan pihak ketiga.
Dia juga merasa kesal, Pemko Banda Aceh memiliki banyak alasan terkait permasalahan hutang tersebut. Tahun 2020 Hutang terjadi karena Covid-19, tapi kali ini diakibatkan karena beban PPPK.
“Saya heran, daerah lain juga sama persoalannya seperti yang kita hadapi, tetapi kenapa mereka aman-aman saja, tidak ada kita dengar terhutang seperti yang kita alami saat ini,” ungkapnya.
Politisi Gerindra ini meminta segenap warga kota untuk bersabar. Ramza juga menyampaikan bahwasanya, Wali Kota Banda Aceh saat ini juga sedang melakukan evaluasi kembali secara detil dan menyeluruh terkait hutang pemko yang disebabkan oleh pemerintahan sebelumnya.
“Beliau tidak mau nantinya disalahkan, jadi sebelum membangun kembali kota ini, beliau ingin bersih-bersih terlebih dahulu dari persoalan hutang ini,” ungkapnya.
Ramza menjelaskan, sebagaimana juga yang sudah disampaikan oleh Plt Sekda, hutang pemko di akhir 2024 sebesar Rp39,8 Milyar, kemudian utang RSUD Meuraxa sebesar Rp49 Milyar.
Jika hal ini masih terjadi maka diprediksi pada 2025 ini akan terjadi lagi hutang sebesar Rp86 Milyar. “Tentu kondisi seperti ini akan membebani pemerintahan Illiza-Afdhal,” ujarnya.
“Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin Illiza-Afdhal sanggup lari kencang dengan program yang sudah disiapkannya untuk 100 hari kerja ini,” sambungnya lagi.
Namun demikian, Ramza memberi semangat dan meyakini semua persoalan ini akan dapat diatasi bila seluruh OPD rela anggarannya yang dirasa tidak mendesak dipotong. Sementara yang menyangkut dengan pelayanan dasar harus terus berjalan.
“Meski saat ini terjadi hutang dan adanya instruksi efisiensi anggaran dari Bapak Presiden, saya berharap usulan yang disampaikan oleh aparatur gampong bila itu mendesak agar dapat diakomodir dan disesuaikan juga dengan ketersediaan dana yang ada nantinya,” pintanya.
Dalam kesempatan itu, Ramza juga mengungkapkan kekecewaannya kepada pemko dibawah kepemimpinan pemerintahan sebelumnya.
Menurut Ramza bila pengelolaan keuangan dijalankan sesuai dengan road map yang telah disepakati yaitu didasarkan pada Surat Penyediaan Dana (SPD), pasti utang tidak akan terjadi.
“Pada saat saya Ketua Pansus Hutang, kami semua anggota dewan sudah setuju cara penyelesaian hutang dimana salah satunya kami harus rela pokir dipotong, namun kami heran kenapa hutang masih terjadi juga, ini harus kita cari siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya utang yang tiada habis-habisnya,” tukas Ramza.[]
