DONYAPOST, Banda Aceh — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mengumumkan pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan pertama tahun 2024 mencapai 4,82 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kepala BPS Aceh, Ahmadriswan Nasution, menyatakan, pertumbuhan ini terjadi di hampir semua sektor kecuali pada jasa keuangan dan kesehatan.
“Sektor transportasi dan pergudangan menjadi penyumbang terbesar dengan pertumbuhan mencapai 10,65 persen,” kata Ahmadriswan pada acara workshop wartawan di kantor BPS Aceh, Senin (6/5/2024).
Sektor lain yang juga menunjukkan peningkatan signifikan adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 9,22 persen, administrasi pemerintahan 9,08 persen, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 7,04 persen.
Namun, pada triwulan keempat tahun 2023, ekonomi Aceh mengalami kontraksi sebesar 6,44 persen. Sektor konstruksi tercatat mengalami penurunan paling tajam yaitu sebesar 19,61 persen, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan 9,67 persen, serta administrasi pemerintahan 6,74 persen.
Dari sisi pengeluaran, lanjut Ahmadriswan, semua komponen mengalami pertumbuhan dengan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 29,34 persen.
“Disusul oleh pengeluaran konsumsi pemerintah 20,83 persen, ekspor barang dan jasa 10,78 persen, serta pembentukan modal tetap bruto 0,73 persen,” sambungnya.
BPS juga merilis data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2023 yang menunjukkan penurunan menjadi 0,489 dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,504.
“Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam ketiga dimensi pembentuk IKG, termasuk kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja,” ujarnya.
Kemudian, kata Ahmadriswan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh pada Februari 2024 tercatat sebesar 5,56 persen, menurun dari Februari 2023 yang sebesar 5,75 persen.
“Ini berarti terdapat penurunan jumlah penganggur di Aceh,” pungkasnya.
BPS Aceh berkomitmen untuk menyediakan data statistik yang berkualitas dan tepat waktu. Data tersebut diharapkan dapat memberikan insight dan sinyal bagi pemerintah dan pengguna data lainnya dalam perumusan kebijakan atau perencanaan pembangunan di Aceh. []
